Keterlambatan Proyek pembangunan Sekolah dan Rumah Khusus Kubu Raya
Pontianak, Kalimantan Barat– Proyek pembangunan Dana Alokasi umum (DAU) untuk SMA N 1 Sungai Kakap (Konsolidasi) Kabupaten Kubu Raya, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2024, diduga akan mangkrak. Proyek yang dianggarkan dengan pagu dana sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Nilai HPS Rp. 1.999.820.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ini menjadi sorotan publik.
Proyek yang dilelang melalui LPSE UPBJ Unit Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Barat dimenangkan oleh CV Cahaya Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Alianyang GG Kencana I No. 16 B, Pontianak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.510.136.689,26 (satu milyar lima ratus sepuluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), terendah dan termasuk dalam kategori lulus dengan evaluasi kewajaran harga (EKH).
Namun, tim awak media online menemukan bahwa pelaksana yang sama, yang bertanggung jawab untuk proyek pembangunan SMK N 1 Terentang, dengan inisial (A), juga terlibat dalam proyek SMA N 4 Sungai Kakap. Berdasarkan pemantauan di lapangan, progres pekerjaan sangat minim, baru mencapai sekitar 40%, dengan hanya beberapa pekerja yang terlibat. Kegiatan yang seharusnya telah mencapai tahap penyelesaian, seperti pembangunan toilet, ruang kelas baru, dan ruang guru, belum terlihat signifikan, bahkan baru mencakup pemasangan kusen pintu dan penyusunan dinding batako setinggi 1,5 meter.
Dengan waktu yang semakin terbatas, masyarakat di sekitar lokasi berharap proyek ini dapat selesai pada akhir tahun ini. Namun, melihat kondisi di lapangan, hal tersebut tampaknya sangat sulit dicapai.
Pelaksana yang juga bertanggung jawab untuk pembangunan di SMK N 1 Terentang dan SMA N 4 Sungai Kakap diduga akan menghadapi keterlambatan yang berpotensi menyebabkan putus kontrak. Hal ini, menurut sumber, disebabkan oleh ketidakmampuan dalam pengelolaan manajemen proyek. Bahkan, di SMK N 1 Terentang, ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, seperti penggunaan karung bekas untuk penutupan lantai.
Publik pun berharap agar Inspektorat APIP Irban 5 segera turun ke lokasi proyek di SMA N 1 Sungai Kakap dan SMK N 1 Terentang yang dikerjakan oleh CV Cahaya Putra Mandiri untuk melakukan pemeriksaan.
Pada hari Rabu, 11 Desember 2024, Ketua AMOK (Aliansi Media Online Kalbar) juga dihubungi terkait kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelaksana proyek yang sama, berinisial (A), diduga terlibat dalam pekerjaan rumah khusus di Desa Padang Tikar 2, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, yang terindikasi adanya masalah lahan dan keterlambatan. Namun, untuk proyek rumah khusus tersebut, pelaksana menggunakan CV Cikkillir.
Dengan banyaknya proyek yang ditangani oleh pelaksana (A) di berbagai wilayah, publik bertanya-tanya apakah pelaksana tersebut mampu menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu. Kredibilitas pelaksana dalam mengelola proyek dengan anggaran miliaran rupiah sangat dipertanyakan. Oleh karena itu, Ketua AMOK sebagai sosial control meminta agar pejabat terkait memberikan sanksi atas keterlambatan pekerjaan dan meminta agar konsultan supervisi lebih ketat dalam melakukan pengawasan teknis dan administratif, termasuk kualitas beton dan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.
Ketua AMOK angkat bicara, Diduga keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan fisik,barang dan jasa tentu dampaknya akan merugikan terutama masyarakat sekitarnya. Maka sangat perlu untuk terus dikawal dan diawasi, LSM, wartawan dan masyarakat.
Namun, pembangunan sekolahan ini dampak terhadap pendidikan bagi anak-anak khusus di kubu raya, Kalau memang pelaksana Proyek berinsial A indikasi keterlambatan pembangunan SMK 1 kubu raya dan proyek perumahan khusus, dan SMK 4 seharusnya penyelenggaraan lelang tender mencari perusahaan yang kompeten untuk pelaksanaan tersebut."tuturnya
Lanjut , ketua amok Meminta pihak kejati turun mengawasi proyek fisik maupun barang dan jasa, Saya minta Jaksa priksa prosenya lelang bisa diduga Kalau Presodur lelang abu abu pasti pelaksanaan proyek amburadul.merugikan negara. Dalam waktu dekat ini akan surati kejati dan polda kalbar "Tegasnya
Sambung......
Tidak ada komentar:
Posting Komentar