Pontianak, 25 November 2024 – Suhu politik di Kalimantan Barat semakin memanas jelang pemungutan suara Pilkada. Pada masa tenang yang seharusnya bebas dari aktivitas politik, aksi demonstrasi mahasiswa di Polda Kalbar menjadi sorotan. Demonstrasi yang digelar atas nama "Aliansi Mahasiswa Kalbar" itu menuduh keterlibatan Ria Norsan, calon gubernur nomor urut 2, dalam kasus korupsi. Namun, sejumlah pihak menduga kuat aksi tersebut ditunggangi oleh calon gubernur nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono.
Isu Demonstrasi dan Kepentingan Politik
Demonstrasi tersebut mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Pontianak, Meksi Kerol. Ia menilai aksi tersebut sebagai upaya politik untuk menjatuhkan Ria Norsan di masa tenang Pilkada.
"Kami menduga kuat ini adalah permainan Cagub nomor urut 1. Demonstrasi ini dilakukan untuk mengembuskan isu yang sudah inkrah secara hukum, di mana Ria Norsan tidak terlibat sebagai tersangka. Ini jelas melanggar aturan masa tenang," ujar Meksi.
Ia juga mengkritik mahasiswa yang terlibat, menyebut mereka telah dibodohi oleh kepentingan politik tertentu. "Sebagai kaum intelektual, mahasiswa seharusnya tidak mudah diperalat. Jangan sampai terjebak dalam isu murahan hanya demi keuntungan sesaat," tambahnya.
Presiden Mahasiswa Poltekes, Rifan, juga angkat suara. Ia menuding aksi tersebut merupakan strategi politik kotor untuk memanaskan situasi Pilkada.
"Ini adalah upaya menjatuhkan lawan dengan cara tidak sehat. Mahasiswa yang ikut aksi ini menjadi korban kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab," kata Rifan.
Ia juga menyebut aksi ini berpotensi memicu konflik sosial di tengah situasi daerah yang selama ini kondusif. "Siapa yang akan bertanggung jawab jika aksi ini memicu ketegangan sosial? Semua ini sangat tidak etis dilakukan di masa tenang Pilkada," tegasnya.
Bukti Dugaan Mahasiswa Bayaran
Dugaan bahwa aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik semakin menguat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan koordinasi aksi dan janji bayaran bagi peserta. Dalam percakapan itu, mahasiswa diminta mengenakan pakaian hitam dan dijanjikan imbalan setelah aksi selesai.
Kritik terhadap Aparat Penegak Hukum
Sejumlah pihak juga mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang terkesan membiarkan aksi tersebut berlangsung di masa tenang. "Seharusnya polisi sudah mendeteksi dan membubarkan aksi ini sejak awal. Jika dibiarkan seperti ini, bukan tidak mungkin akan muncul aksi tandingan yang memperkeruh suasana," ungkap Meksi.
Sebagai respons, beberapa kelompok masyarakat dikabarkan tengah bersiap menggelar aksi tandingan di Kejati Kalbar. Mereka menuntut kejelasan hukum atas kasus dugaan korupsi dana hibah yang menyeret nama Sutarmidji, Cagub nomor urut 1.
Masa Tenang yang Tak Lagi Tenang
Aksi demonstrasi di masa tenang ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas politik. Masyarakat Kalimantan Barat kini berharap pada pengawasan yang lebih ketat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar Pilkada berjalan jujur dan adil, tanpa gangguan dari kepentingan politik yang merugikan stabilitas daerah.
Sumber : Rifan
(Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar