Aktivitas Pengelolaan Miko di Gudang Tidak Memiliki izin B3, diduga Lemahnya Pengawasan APH

Pontianak, Kalbar – Gudang pengolahan penyulingan bahan beku minyak kotor ( miko )di indikasi kegiatan aktivitas gudang  tanpa ada plang perusahaan diduga ilegal alamat Jalan besar, Kecamatan Pontianak Utara kalimantan barat. 

Aktivitas di gudang tersebut, yang dimiliki oleh seorang pengusaha berinisial SK, kerap  pengolahan  berpindah pindah lokasi disebabkan di gerebek pihak aparat penegak hukum (APH). Kegiatan ini tidak jauh dari kantor Dinas lingkungan hidup (DLH) pontianak. 

Informasi dari laporan warga terkait bau tidak sedap ini diterima redaksi pada Senin lalu dan sering mobil tangki antrian di pinggiran jalan, yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan memang benar ada di temukan tim awak media aktivitas dalam gudang berapa orang perkerja tersebut. 

Anehnya di lokasi gudang tidak ditemukan tempat penampungan sementara (tps) , cerobong udara, di temukan drum tumpukan di lokasi bahan baku mikro berserakan di lantai bisa menyebabkan dampak lingkungan sekitar apalagi lokasi untuk tanaman pertanian dan peternakan. 

Tim investigasi redaksi mengunjungi gudang tersebut dan menemukan bukti adanya aktivitas pembakaran bekuan miko, yaitu limbah yang mengandung bahan organik dan berpotensi mencemari lingkungan. Proses pembakaran ini diduga tidak hanya melanggar standar kesehatan, tetapi juga aturan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pada Kamis, 14 November 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, 

Menurut keterangan pekerja dan penjaga gudang, aktivitas pengelolaan limbah di gudang tersebut tidak memiliki izin B3. Tempat ini hanya disewa oleh pemiliknya, SK, yang sebelumnya memindahkan operasinya dari Jalan Budi Utomo, Pontianak Utara.

Kegiatan pembakaran limbah tanpa izin B3 ini diduga melanggar beberapa aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 59 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelolanya secara aman dan berizin. Pasal 59 Ayat (4) juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah B3 harus mendapat izin dari otoritas terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga Rp3 miliar, sesuai dengan Pasal 104.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) juga menyatakan bahwa setiap bentuk pengelolaan limbah B3, termasuk pembakaran, wajib memiliki izin resmi dari pihak berwenang. Pasal 6 dan Pasal 53 peraturan ini mengharuskan setiap kegiatan pengelolaan limbah, seperti pembakaran, untuk dilakukan secara aman dan berizin.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi beberapa ketentuan pada UU No. 32 Tahun 2009, mempertegas bahwa setiap aktivitas pembuangan limbah tanpa izin, terutama limbah B3, dianggap melanggar hukum dengan ancaman pidana dan denda berat.

Dengan adanya aktivitas ilegal ini, masyarakat di sekitar lokasi gudang berharap adanya tindakan dari pihak berwenang. Mereka mengkhawatirkan dampak kesehatan dari polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran limbah miko yang tidak berizin ini.

Pihak media juga telah berusaha menghubungi pemilik gudang, SK, untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait izin yang dimiliki. Namun, pekerja dan penjaga gudang menolak memberikan kontak yang bersangkutan, sehingga pemilik belum berhasil dihubungi hingga berita ini diterbitkan.

Redaksi